Sejarah

SEJARAH BERDIRINYA KANTOR

PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA

“ Berdasarkan Keppres No. 23 Tahun 1990 dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) yang bertugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan-kegiatan pembangunan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup” . Kantor BAPEDAL ini berkedudukan di Jakarta, awalnya Gedung Arthaloka, Jl. Sudirman

Selanjutnya untuk keberadaan BAPEDAL yang ada di daerah, berdiri pertama kali tahun 1995 dengan dasar pembentukan menurut Surat Keputusan Kepala Bapedal No 136 tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah. Terdapat 3 Bapedal wilayah di Indonesia pada waktu itu, yaitu Bapedal Wilayah I berkedudukan di Pekanbaru yang wilayah kerjanya meliputi seluruh propinsi di Pulau Sumatra. Bapedal Wilayah II berkedudukan di Denpasar dengan wilayah kerja meliputi propinsi Bali, NTB, NTT dan (Timor Timur pada waktu itu). Bapedal Wilayah III berkedudukan di Ujung Pandang (Makassar) dengan wilayah kerja mencakup Propinsi di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. BAPEDAL Wilayah II pertama kali beroperasi dengan menyewa sebuah perkantoran, tepatnya Jl. By Pass Ngurah Rai Nomor 105 – Sanur, Denpasar – Bali.

Kemudian pada tahun 2000 Bapedal Wilayah II berubah namanya menjadi Bapedal Regional II dengan cakupan wilayah kerja masih tetap sama (kecuali Timor Timur yang sudah memisahkan diri dari NKRI). Perubahan ini berdasarkan pada Keputusan Kepala Bapedal No. 39 Tahun 2000 Tentang : Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

“Pada tahun 2000, lokasi kantor pindah ke komplek perkantoran yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 2 , Niti Mandala Renon Denpasar – Bali”

Seiring dengan perkembangan kelembagaan lingkungan hidup,  dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 tahun 2002 dan Keppres No. 4 tahun 2002, maka pada pada tahun 2002 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dilebur ke dalam Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Dengan demikian keberadaan Bapedal Regional di daerah juga hilang. Kelembagaan LH di daerah mengikuti bentuk kelembagaan LH yang berada di Kementerian Negara Lingkungan Hidup, yaitu di berada di bawah Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kewilayahan. Bentuknya menjadi Asisten Deputi Urusan Wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Tahun 2005 namanya berubah kembali menjadi Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Bali dan Nusra  atau sering disingkat PPLH Regional Bali dan Nusra. Pembentukan PPLH Regional ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 01 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Dalam Kepres tersebut juga dibentuk 2 (dua) kantor PPLH Regional baru yang berlokasi di Yogyakarta dan Balikpapan. PPLH Regional Jawa yang berlokasi di Yogyakarta membawahi atau mempunyai wilayah kerja seluruh Propinsi di Pulau Jawa. Sedangkan PPLH Regional Kalimantan yang berkedudukan di Balikpapan mempunyai wilayah kerja seluruh Propinsi di Pulau Kalimantan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, struktur organisasi Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Bali dan Nusa Tenggara berubah namanya menjadi Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara – Kementerian Lingkungan Hidup atau sering disingkat dengan PPE Bali Nusra. Sejak perubahan ini, Pusat Pengelolaan Ekoregional Bali dan Nusa Tenggara memiliki tugas pokok “ Melaksanakan Koordinasi dan Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, dengan wilayah kerja mencakup 3 (tiga) provinsi yaitu : Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kepala Kantor mulai awal berdiri hingga kini :

  1. Ir. Rachmat Rani, Dipl, SE - Kepala BAPEDAL Wilayah II (1996 – 1999)
  2. Ir. T Sachrul - Kepala BAPEDAL REGIONAL II (1999 – 2000)
  3. Drs. Ketut Muliartha, MT - Asdep Wilayah Bali dan Nusa Tenggara (2000 – 2003)
  4. Drs. M Zoel Fachry - Asdep Wilayah Bali dan Nusa tenggara (2003 – 2005)
  5. Ir. R. Sudirman, MM - Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Bali Nusra (2005 – 2010)
  6. Ir. Bambang Widyantoro - Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusra (2010 – 2011)
  7. Rosa Vivien Ratnawati, SH, MSD - Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusra (2011 – 2012)
  8. Drs. Dasrul Chaniago, MM, ME, MH - Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusra (2012 – 2014)
  9. Novrizal Tahar, ST, M.Si - Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusra (2014 – 2015)
  10. Drs. Rijaluzzaman - Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusra (2015 – Sekarang)

 

Top